Lex Dura Sed Ita Scripta, Apa Itu?

Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta yang berarti “Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian”. Ada juga yang menerjemahkan “hukum itu kaku tetapi begitulah yang tertulis”. Adagium tersebut merupakan asas hukum yang menunjukan kekuatan imperatif hukum sebagai norma yang bersifat memaksa. Asas tersebut juga memperkuat argumentasi tentang terwujudnya kepastian hukum. Dengan daya paksa yang melekat bersamanya, hukum bisa memberi jaminan kepastian kepada setiap orang.

Sesuai dengan terjemahnya, keras dan kaku menjadi sifat hukum dimana hukum tidak fleksibel atau tidak dapat berubah sesuai keadaan hukum tersebut ditegakkan. Hukum tersebut tidak akan berkompromi dengan siapapun dan akan diterapkan dengan mengacu pada apa yang sudah tertulis guna menjaga kewibawaan hukum agar tidak mudah diremehkan. Penerapan hukum yang demikian itulah yang menjadikan hukum berwajah kejam dan memaksa. Mengapa kejam? Karena memuat aturan yang menerapkan sanksi yang memaksa bagi pelanggarnya mulai dari sanksi ringan hingga berat. Jika tidak disertai sanksi yang memaksa justru akan menumbuhsuburkan kasus pelanggaran hukum dan tidak akan memberikan efek jera.

Sifat hukum yang kejam dan memaksa ini menyebabkan hukum dapat mengendalikan perilaku masyarakat. Bila hukum lemah dan tidak memiliki kekuatan yang memaksa maka dapat dipastikan setiap orang bisa saling melukai sebagaimana konsep hukum alam dimana yang kuat lah yang bisa bertahan hidup. 

Kekejaman hukum tidak akan nampak apabila hukum yang diterapkan berorientasi kepada keadilan. Karena dasar penerapan hukum sendiri ialah keadilan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ketika keadilan dirasakan oleh rakyat maka hukum tersebut tidak akan terlihat kejam. Keadilan tersebut akan menghadirkan pengayoman dan kenyamanan bagi masyarakat meskipun pada waktu tertentu masyarakat harus merasakan kejamnya hukum yang berupa sanksi hukum sebagai konsekuensi jika melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum.

Hukum yang tidak berorientasi kepada keadilan berarti hukum tersebut hanya sebagai alat yang digunakan oleh penguasa yang memiliki otoritas untuk melindungi dirinya sendiri atau untuk kewenangan memberikan sanksi. Jika hukum tidak beroriantasi pada keadilan maka hukum hanya akan terlihat kekejamannya hingga pada akhirnya mengikis wibawa hukum itu sendiri. Kekejaman tersebut justru melahirkan pemberontakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penerapan ketidakadilan hukum. Karena itulah keadilan menjadi peran utama dalam meredam kekejaman hukum tersebut.

Artikel by: Linda Arista Meylina